Kontribusi Tembakau Lebih Besar Dari Freeport

JAKARTA - Pemerintah diminta lebih fokus menata sektor perkebunan dan pertanian ketimbang sibuk meributkan isu perpanjangan kontrak PT Freeport yang dari sisi pajak, hingga serapan tenaga kerja kalah jauh dibanding sektor pertanian dan perkebunan, seperti halnya industri hasil tembakau (IHT).

Pengamat ekonomi politik (ekopol) Riza Damanik mengatakan, sektor ekstraktif jelas padat modal karena itu mereka berusaha seminimal mungkin menyerap tenaga kerja.

“Inilah bedanya dengan sektor perkebunan misalnya IHT yang mampu menyerap hingga enam juta pekerja langsung dan jutaan orang yang terkait di dalamnya,” jelas Riza, saat dihubungi wartawan, Senin (30/11/2015).

Data menunjukkan, bila seluruh nilai industri badan usaha milik negara yang sebesar Rp1.890 triliun, hanya mampu membayar pajak sebesar Rp160 triliun (8,5 persen). Demikian juga dengan nilai industri farmasi yang sebesar Rp307 triliun, hanya bayar pajak Rp3 triliun (0,9 persen). Sedangkan pabrik rokok, dengan nilai industri sebesar Rp248 triliun, setoran pajak (cukai) mencapai Rp131 triliun (52,7 persen).

Sementara Freeport, terungkap dalam dengar pendapat dengar (RDP) DPR beberapa waktu lalu, selama kurun empat tahun belakangan ini, setor ke pemerintah berupa pajak, royalty, dan dividen sebesar Rp487 triliun. Atau hanya sebesar Rp122 triliun saja per tahun.


“Inilah ironisnya. IHT mampu bayar cukai Rp131 triliun dan kalau digabung dengan pajak-pajak lainnya, bisa mencapai Rp200 triliun. Sementara Freeport hanya Rp122 triliun per tahun. Itupun kalau dibandingkan kerusakan alam yang terjadi akibat penambangan, tentu tidak sebanding,” kritiknya.

Menurutnya, kontribusi pertambangan terhadap pendapatan daerah di wilayah timur juga secuil sementara keuntungan perusahaan lebih banyak dibawa ke luar negeri ketimbang mendatangkan manfaat di dalam negeri.

Dengan data kontribusi besar dari sektor IHT, Riza menegaskan, pemerintah jangan lagi melulu mengedepankan industri ekstraktif seperti Freeport. Karena notabene Freeport hanya memperparah ketimpangan dan kesenjangan masyarakat di Papua. “Dan Freeport justru melanggengkan hal itu,” tandasnya.


Ia pun mengingatkan agar pemerintah harus memprioritaskan hajat hidup orang banyak dan berbasis ekonomi berkelanjutan bukan semata kepentingan lima tahunan.

"Kemudian, setiap kebijakan regulasi yang dikeluarkan pemerintah seperti kebijakan cukai harus selalu memerhatikan kemampuan dan daya dukung industri dan tidak boleh semata mengedepankan kepentingan jangka pendek," tukasnya.

(put)

1 komentar:

Post a Comment